Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa merupakan satu dari sembilan program andalan pemerintahan Jokowi-JK yang lazim dikenal dengan Program Nawacita. Program pembangunan dari pinggiran sendiri termaktub dalam program Nawacita yang ketiga. Sangat logis alasan yang melatarbelakangi. Pemerintahan Jokowi-JK menilai wilayah pinggir atau desa masih mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan padahal secara teoretis desa merupakan ujung tombak pembangunan karena sebagian besar masyarakat bermukim di desa. Untuk merealisasikan program tersebut digelontorkanlah anggaran untuk membangun desa dengan jumlah yang tidak sedikit. Langkah strategis ini sekaligus menghapus keraguan selama ini bahwa pembangunan di desa kerap tidak berjalan efektif karena selalu diperhadapkan pada masalah klasik yakni kurang atau tidak adanya anggaran pembangunan desa.
***
Saya yakin, pada saat Jokowi-Jk menyusun program ini sesaat setelah memutuskan untuk maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, keduanya belum pernah melakukan blusukan langsung untuk melihat dari dekat kondisi desa-desa di Kawasan Indonesia Timur termasuk didalamnya Kabupaten Manggarai Barat. Meskipun demikian, berbekal informasi yang kompleks dan paripurna keduanya memahami secara jelas dan begitu yakin menarik seutas benang merah bahwa pembangunan desa dengan segala kompleksitas masalahnya wajib menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Jauh sebelum itu, Gubernur NTT juga memiliki program unggulan Anggaran Untuk Rakyat Menuju Rakyat Sejahtera disingkat Anggur Merah. Program ini berupa pemberian dana bergulir yang diberikan kepada desa melalui kelompok-kelompok masyarakat produktif. Besaran angkanya cukup signifikan yakni sebesar 250 juta perdesa. Langkah inovatif ini memiliki tujuan mulia yaitu memberdayakan potensi usaha produktif masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Setali tiga uang, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah pula mengalokasikan anggaran yang lebih kepada desa melalui program Alokasi Dana Desa. Program ini sengaja merubah haluan pembangunan dari kota ke desa menjadi pembangunan dari desa. Harapannya mayoritas dana tersebut diprioritaskan bagi pemberdayaan rakyat, usaha ekonomi desa, pasar,
penguatan modal bagi UKM dan koperasi, pembangunan jalan/jembatan, dan
penguatan BUMDES.
Dengan komitmen tinggi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap arah pembangunan yang dimulai dari pinggir atau desa, seharusnya membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ikut latah bahkan memiliki inovasi yang tinggi dalam membangunan desa dan memberdayakan masyarakatnya.
Konsep pembangunan yang dimulai dari wilayah pinggir sengaja dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di kota dan di pusat pemerintahan. Banyak contoh yang dapat menjadi referensi sebab berangkat dari sebuah pengalaman gagal bahwa pembangunan yang tersentralistik tidak memberi efek yang signifikan pada pembangunan dan pertumbuhan wilayah sekitar. Wilayah sekitar sengaja dibiarkan menjadi penonton pasif kemajuan pusat kota. Sebaliknya, pembangunan yang dimulai dari daerah pinggir diyakini mampu mengurangi disparitas wilayah bahkan mempercepat pemerataan pembangunan. Selain itu, diharapkan melahirkan wilayah-wilayah pertumbuhan baru yang menstimulus pertumbuhan daerah secara keseluruhan.
Saya sedikit pesimis konsep pembangunan semacam ini akan berjalan mulus di daerah ini. Sebab secara kasat mata saya tak menemukan implementasinya di lapangan. Alih-alih merasakan keberhasilannya. Pembangunan di daerah ini sepertinya kehilangan orientasi. Menapak pada kondisi ambiguitas. Bingung memulai dari mana, dari pinggiran/desa atau dari pusat kota.
Pembangunan daerah pinggiran dan desa tidak menunjukkan hasil yang proporsional. Kita masih melihat wilayah desa yang belum sekalipun tersentuh aliran listrik dan air minum bersih. Masih ditemukan akses jalan menuju desa yang kondisinya memprihatinkan. Jembatan penghubung dua wilayah desa yang luput dari pantauan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan di desa yang masih jauh dari standar.
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terlihat di ibu kota kabupaten bahkan kondisinya masih lebih miris. Hal ini sangat ironi dengan status kabupaten yang mengandalkan pariwisata sebagai leading sectornya. Saya tak perlu repot-repot untuk menunjukkan bukti argumentasi saya karena ketika anda menjejakkan kaki di Labuan Bajo ibukota Kabupaten Manggarai Barat sudah nampak telanjang di mata kita kondisi kota yang sepertinya kurang terurus. Kondisi jalan-jalan dalam kota yang banyak berlubang, hujan sedikit menimbulkan genangan yang nyaris menyerupai kubangan yang tentu berbahaya bagi pengendara. Trotoar yang tidak lagi berbentuk utuh. Sistem drainase yang tidak berjalan normal. Banyak saluran air yang buntu bahkan ada jalan yang kedua sisinya sama sekali belum dibangun drainase sehingga ketika hujan turun, air hujan dengan enteng memenuhi badan jalan.
Meskipun air minum bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat, namun kita masih kerap menjumpai masyarakat merasakan krisis air minum bersih. Ketika musim hujan banyak pipa yang mengalami kerusakan, bocor ataupun patah. Pada titik ini mungkin kita masih bisa memakluminya, namun karena lambannya petugas memperbaiki pipa yang bermasalah tersebut memaksa masyarakat memilih alternatif lain seperti mengkonsumsi air sumur atau bahkan membeli air kemasan saja. Kalau di musim penghujan saja masyarakat mengalami krisis air, bagaimana dengan saat berada dalam musim kemarau, yang memang debit air telah berkurang signifikan. Dipastikan banyak masyarakat yang terpaksa merogok kocek lebih banyak hanya untuk membeli air sumur yang diisi dalam tangki penampung khusus dan dijajakan keliling menggunakan mobil bak terbuka.
Pembangunan di bidang kesehatan juga belum menunjukkan hasil yang signifikan, setidaknya dapat dilihat dari belum beroperasinya rumah sakit umum daerah, padahal peletakan batu pertama pembangunan RSUD telah berlangsung lebih dari lima tahun. Rentang waktu yang sangat lama mengingat rumah sakit swasta yang baru saja dibangun tahun lalu, sudah beroperasi secara resmi. Keberadaan RS swasta ini banyak membantu dalam penanganan medis yang lebih intensif termasuk penanganan rujukan. Meski biayanya cukup mahal namun setidaknya ada alternatif lain yang lebih dekat dibanding harus ke daerah lain seperti Ruteng, Bima, Denpasar dan Makassar.
Pembangunan dengan segala teorinya, akan efektif manakala metode pendekatan yang digunakan mempertimbangkan karakteristik daerah. Untuk itu, tidak semua teori pembangunan yang ada dapat berlaku aplikatif di setiap daerah. Pada titik ini, setiap pengambil kebijakan di daerah hendaknya dapat merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang betul-betul berangkat dari sebuah rasa empati yang tinggi pada nasib masyarakat. Akhirnya, apapun metode pembangunan yang telah dipilih, akan berakhir sia-sia manakala tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dan ini menjadi pekerjaan rumah besar pengambil kebijakan tertinggi di daerah ini. Ahh...
Labuan Bajo, 24 Mei 2016